PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI – PERKEBUNAN
SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI
MENUJU SWASEMBADA DAGING 2010
(SUATU SUMBANG SARAN PEMIKIRAN)
Oleh: Suharyanto
PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK
JURUSAN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
APRIL 2006
1 PETERNAKAN DAN KETERSEDIAAN DAGING
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian dalam
arti luas. Dengan adanya reorientasi kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang
dalam program RPPK (Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) maka
pembangunan pertanian perlu melakukan pendekatan yang menyeluruh dan integratif
dengan sub sektor yang lain dalam naungan sektor pertanian. Hal ini semakin penting
untuk dilakukan apabila dikaitkan dengan program swasembada daging tahun 2010.
Program swasembada daging ini merupakan respon adanya fakta bahwa
kebutuhan konsumsi daging meningkat yang ditandai dengan kecenderungan impor
daging dan sapi hidup yang jumlahnya terus meningkat pada dasawarsa terakhir, dimana
pada tahun 2002 nilai impor daging (termasuk produk olahannya) dan sapi hidup
mencapai US$106.003.410,00 sedangkan populasi sapi potong secara nasional dari tahun
1994 – 2002 mengalami penurunan sebesar 3,1 persen per tahun (BPS, 2003 dan
Anonim, 2005). Menurut data Ditjennak (2004) disitasi Anonim (2005), populasi sapi
potong tahun 2000 – 2004 berturut-turut adalah 11.008.017, 11.137.701, 11.297.625,
10.504.128, 10.726.347 ekor. Sementara itu, impor daging dan sapi hidup telah
menganggu sistem pasar lokal sebagaimana yang telah terjadi pada peternak sapi di Jawa
Barat yang mengeluhkan akan adanya daging sapi impor karena telah menurunkan
penjualannya hingga 50% (Kompas, 06 Mei 2005).
Saat ini usaha peternakan untuk menghasilkan sapi bakalan (cow calf operation)
dalam negeri 99 persen dilakukan oleh peternakan rakyat yang sebagian besarnya
berskala kecil dengan tingkat kepemilikan 1 – 5 ekor per KK. Usaha ini biasanya
terintegrasi dengan kegiatan lainnya, sehingga fungsi sapi sangat kompleks (Anonim,
2005). Oleh karenanya pembuatan kebijakan dalam pembangunan peternakan tidaklah
terlepas dari kondisi objektif bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak memilahmilah
secara jelas antara peternakan dan pertanian umumnya. Hal ini dikarenakan sistem
usahatani yang masih bersifat subsisten yang banyak oleh petani gurem.
Banyaknya peternakan rakyat yang berperan dalam menghasilkan sapi bakalan ini
mendorong perlunya pengembangan peternakan berbasis kerakyatan. Hal yang menjadi
permasalahan adalah bahwa kepemilikan ternak yang relatif kecil tersebut secara
ekonomis kurang menguntungkan sementara petani tidak secara khusus melakukan
kegiatan usaha peternakan. Ini, tentu saja, memerlukan upaya bagaimana meningkatkan
usaha peternakan dengan tetap terintegrasi dengan sistem usahatani yang tengah
dilangsungkannya.
2 RUMAH TANGGA PETANI
Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003 (BPS, 2004) terdapat 52,6 juta Rumah
Tangga (RT) dimana terdapat 25,6 juta RT pertanian. Jumlah RT pertanian ini secara
absolut meningkat dari 20,8 juta pada tahun 1993 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar
2,10% pertahun. Namun demikian secara persentase terdapat penurunan yaitu dari
sebesar 50,45% RT pertanian terhadap total RT pada tahun 1993 menjadi 48,66% pada
tahun 2003. Akan tetapi, dari 25,6 juta RT pertanian terdapat 24,4 juta RT pengguna
lahan dan ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,7% dari tahun 1993. RT pengguna
lahan masih didominasi pengguna lahan untuk kegiatan pertanian padi/palawija, yaitu
sebanyak 18,1 juta RT. Selanjutnya diikuti oleh pengguna lahan untuk kegiatan
pertanian hortikultura sebanyak 9,3 juta, perkebunan 7,7 juta, budidaya tanaman
kehutanan 3,7 juta, peternakan 6,5 juta, kolam air tawar/sawah 0,8 juta dan tambak/air
payau sebanyak 0,15 juta RT.
Masih menurut BPS (2004) bahwa tahun 2003 terdapat 13,7 juta petani gurem
yang juga meningkat 2,4% pertahun sejak 1993, dimana terdapat 52,1% pada tahun 1993
menjadi 56,2% tahun 2003.. Petani gurem ini kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, yaitu
terdapat 25,14% petani gurem terdapat di Jawa Timur, 22,98 di Jawa Tengah, 18,84% di
Jawa Barat, dan 3,15% di Provinsi Banten. Sementara di daerah-daerah lain jumlah
petani guremnya relatif kecil, yaitu kurang dari 3 % dari total petani gurem se-Indonesia,
kecuali Sumatera Utara, yaitu 4,1%. Meningkatkanya petani gurem di pulau Jawa diduga
karena adanya sistem pewarisan tanah yang berbagi dan konversi lahanproduktif menjadi
areal non pertanian.
Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian masih
menjadi bidang pekerjaan utama masyarakat Indonesia. Dari sebanyak 52,6 juta RT
hanya 6,5 juta yang menyelenggarakan kegiatan utama peternakan. Kecilnya aktivitas
RT utama bidang peternakan ini bukan berarti pada jenis usaha pertanian lain tidak
terdapat usaha peternakan, justru bisanya ternak yang dipelihara terintegrasi dengan
sistem usahatani lainnya. Hal ini mendorong untuk dilakukannya terobosan baru untuk
meningkatkan aktivitas yang melibatkan peternakan sebagai usaha keluarga dan
masyarakat serta swasta ataupun pemerintah dalam sistem yang terintegratif sehingga
secara kumulatif dapat meningkatkan total pendapatan usahatani keseluruhan dengan
tanpa lahan baru.
3 PENGGUNAAN LAHAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Secara umum, penggunaan lahan untuk semua jenis lahan mengalami
peningkatan sejak tahun 1995 sampai 1998. Bukan hanya pemanfaatan lahan untuk
bangunan – sebagai konskuensi pertambahan populasi dan aktivitas pembangunan – yang
meningkat, pemanfaatan lahan untuk perkebunan, penggembalaan dan lahan yang
sementara tidak diusahaan juga mengalami peningkatan (Tabel 1).
Tabel 1. Luas penggunaan lahan di Indonesia
No. Jenis Lahan
Tahun
1995 1996 1997 1998
1 Sawah 8.484.687 8.519.110 8.490.044 8.504.917
2
Pekarangan/Lahan Bangunan dan
Halaman Sekitarnya
5.155.422 5.291.375 5.331.489 5.516.440
3 Tegal/Kebun 8.244.882 8.383.599 8.382.311 8.568.675
4 Ladang/Huma 3.123.625 3.179.213 3.225.883 3.247.242
5 Padang Rumput 1.889.399 1.953.085 2.056.332 2.016.972
6 Rawa-rawa 3.883.019 4.172.930 4.270.515 4.268.701
7 Tambak 422.564 438.500 467.265 481.315
8 Kolam/Tebat/Empang 182.156 183.860 168.716 168.377
9 Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan 6.967.938 7.335.586 7.577.909 7.720.257
10 Lahan Tanaman Kayu-kayuan 9.555.010 9.446.070 9.133.621 9.072.416
11 Perkebunan Negara 13.835.746 14.488.415 15.016.014 16.460.966
Total 61.744.448 63.391.743 64.120.099 66.026.278
Sumber: http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/sdl/lspenggunaan_lahan_ind.htm, diakses
3 April 2006
Peningkatan penggunaan lahan untuk padang penggembalaan, lahan yang
sementara tidak diusahakan dan perkebunan mengisyaratkan adanya peluang untuk
dimanfaatkan bagi pengembangan peternakan secara lebih optimal. Untuk lahan
perkebunan tertentu (misal kelapa sawit) dapat diterapkan sistem integrasi sapi – kelapa
sawit. Satu hal lagi yang belum terungkap dari data di atas adalah peningkatan jumlah
perkebunan rakyat, terutama perkebunan kelapa sawit. Luas kebun kelapa sawit secara
nasional mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2000 terdapat 4.158.079
ha, tahun 2001 meningkat menjadi 4.713.435 ha dan 2002 meningkat lagi menjadi
5.067.058 ha (http://www.deptan.go.id).
4
Luasan lahan kebun kelapa sawit yang sedemikian tersebut akan memberi
keuntungan ganda bila dikombinasikan dengan peternakan spi potong. Bila diasumsikan
per hektar mampu menampung 3 ekor sapi dewasa maka secara kasar dapat
dikalkulasikan bahwa luas areal kebun kelapa sawit tersebut dapat menambah tidak
kurang dari 15 juta ekor sapi dewasa. Data populasi sapi potong hingga tahun 2004
adalah sebanyak 10.726.347 ekor dan bila ditambah dengan populasi sapi potong yang
dapat ditampung pada areal kebun kelapa sawit maka jumlahnya bisa menjadi tidak
kurang dari 25 juta ekor. Penambahan populasi sebanyak 15 juta ekor tentu saja suatu
peningkatan yang signifikan dalam rangka menuju swasembada daging 2010.
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan beberapa uraian tentang kondisi saat ini (existing condition) di atas
maka dapat ditarik suatu perumusan masalah sebagai berikut:
1. Terdapat kesenjangan antara permintaan akan daging sapi dengan produksi dalam
negeri.
2. Produksi daging sapi sebagian besar (99%) dilakukan oleh peternakan rakyat dengan
skala usaha antara 1 – 5 ekor sapi sehingga secara ekonomis tidak menguntungkan,
ditambah lagi dengan sistem usaha yang bersifat subsisten.
3. Lahan yang tersedia, terutama di luar Pulau Jawa, belum optimal pemanfaatannya
karena hanya difungsikan untuk satu jenis usahatani walaupun sebenarnya bisa
dimanfaatkan untuk usahatani ternak secara terintegratif.
TAWARAN SOLUSI
Berdasarkan uraian dan perumusan masalah yang ada maka solusi yang dapat
ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan “pengembangan
ternak sapi melalui sistem integrasi dengan perkebunan kelapa sawit”. Melalui sistem
integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan total pendapatan usahatani dan menekan
biaya produksi sekaligus dapat meningkatkan populasi sapi. Sasaran dari solusi ini
adalah petani di luar Jawa yang masih memungkinkan karena terdapat lahan perkebunan
yang memenuhi syarat untuk diterapkannya sistem integrasi dengan sapi.
5
RENCANA IMPLEMENTASI
Tawaran solusi di atas dapat diimplementasikan dalam beberapa tahap, yaitu
tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing tahapan ini
diuraikan sebagai berikut.
1. Jangka pendek
Langkah pertama pelaksanaan ini adalah melalui pemberian pinjaman lunak
dalam bentuk bibit sapi kepada para petani yang memiliki kebun sawit. Selanjutnya,
diterbitkan kebijakan bagi usaha perkebunan negara dan swasta untuk dapat menerapkan
sistem integrasi bila memungkinkan. Untuk dapat mewujudkan langkah ini maka
diperlukan kebijakan anggaran, oleh karenanya maka perlu adanya terobosan fiskal dan
moneter yang terkait dengan program ini sehingga akan memberi kemudahan dari segi
fiskal dan moneter.
Solusi awal pada tahap jangka pendek ini adalah memberikan suntikan “modal”
kepada petani/peternak, dimana ternak dapat dipergunakan sebagai tenaga kerja dalam
usahatani perkebunannya sekaligus dapat memberi kontribusi pada kesuburan berupa
pupuk organik.
2. Jangka Menengah
Pada tahap jangka menengah ini dikembangkan suatu konsep kawasan peternakan
sapi yang terintegrasi dengan sistem usahatani perkebunan. Pada jangka menengah ini
diharapkan populasi ternak sapi telah meningkat sehingga dapat diterapkan suatu sistem
pemberdayaan usaha peternakan. Sistem pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan
sistem perbibitan, pos kesehatan hewan, manajemen dan jaringan pemasaran produk.
Termasuk dalam upaya ini adalah adanya kelembagaan petani dan jaringan kemitraan
antara perkebunan swasta dengan perkebunan rakyat dalam kaitannya dengan sistem
usahatani integratif.
3. Jangka Panjang
Tujuan jangka panjangnya adalah pengembangan industri pertanian berbasis
peternakan dan perkebunan. Jangka panjang ini tercapai bila tahap jangka menengah
telah tercapai, yaitu telah terbentuknya suatu sistem kawasan pertanian/peternakan
dengan sistem pemberdayaan usaha yang memadai.
Sistem industri pertanian ini tentu saja membutuhkan modernisasi pertanian
(peternakan), untuk itu diperlukan pengembangan manajemen profesional yang
melibatkan petani sebagai subyeknya. Pada saat yang bersamaan dikembangkan juga
6
teknologi tepat guna, misalnya teknologi transportasi, pengolahan limbah dan kotoran
ternak, teknologi pemotongan ternak dan lain-lain. Agar modernisasi pertanian dapat
berjalan dengan sebaik-baiknya maka pemberdayaan petani menjadi mutlak dilakukan,
yaitu upaya meningkatkan kemampuan petani dalam usaha budidaya pertaniannya yang
berorientasi agribisnis.
PENGEMBANGAN SISTEM PERKUATAN USAHATANI
Pada pengembangan kawasan (tahap jangka menengah) menuju pengembangan
sistem industrial (tahap jangka panjang) maka perlu dibangun suatu sistem
pemberdayaan/perkuatan bisnis yang mendukung sistem usahatani peternakan sapi ini.
Beberapa komponen yang mendukung sistem usahatani ini adalah a) agribisnis
peternakan itu sendiri, yaitu industri hulu dan hilir dan b) agribisnis turunan peternakan.
1. Agribisnis Peternakan
Dalam pengembangan sistem perkuatan pada agribisnis peternakan ini mencakup
pengembangan industri hulu dan hilir. Pengembangan industri hulu meliputi perlunya
pembangunan sistem perbibitan berupa calon-calon induk dan pejantan unggul, dan
ketersediaan pakan baik secara kuantitatif dan kualitatif serta alat dan mesin sarana
produksi. Pada sistem perbibitan dapat dilakukan melalui program IB dan penyediaan
pejantan unggul. Penyediaan pakan dalam pola integrasi dapat dipenuhi melalui
pemanfaatan limpahan biomassa hasil samping usaha perkebunan maka dapat
mengurangi biaya pakan secara signifikan, sementara kotoran ternak juga dapat
dimanfaatkan untuk perkebunan berupa pupuk organik. Dengan demikian maka
diharapkan akan menuju usaha pertanian terpadu yang ‘zero waste’.
Pada industri hilir perlu dikembangkan industri pascapanen dan pengolahan.
Disini perlu dikembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat penyimpanan
produk secara memadai. Bilamana perlu masyarakat dan swasta didorong untuk dapat
mengembangkan industri pengolahan daging.
2. Agribisnis turunan peternakan
Pengembangan agribisnis ini akan turut menunjang perkuatan sistem
pemberdayaan usahatani peternakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
pengembangan usaha energi alternatif berupa biogas dan pengembangan pupuk organik
melalui pemanfaatan kotoran ternak. Selain itu
7
DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2003. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor
2002 Vol 2. Jakarta: BPS
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2004. Berita Resmi Statistik No 14/VII/16 Februari 2004:
Sebaran Rumah Tengga Pertanian dan Rumah Tangga Petani Gurem menurut
Propinsi di Indonesia. Jakarta: BPS.
[Kompas] Kompas. 2005. Pedagang sapi lokal keluhkan daging impor. Jakarta:
Kompas, Jumat 06 Mei 2005.
Anonim. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Sapi. Jakarta: Deptan.
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/sdl/lspenggunaan_lahan_ind.htm, 3 April 2006
http://www.deptan.go.id/bdspweb/f4-free-frame.asp, 28 Maret 2006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar